Bungur Raya Sebagai Desa IT

Desa Bungur Raya menuju Desa berbasis Tekhnologi Informasi, Meskipun berada di Pegunungan Tapi dengan SDM yang mumpuni, Desa Bungur Raya dapat berkembang pesat khususnya di Bidang IT.

Kantor Kepala Desa Bungur Raya

Berlokasi di Jl.Raya Bunugur No. 80 Desa Bungur Raya | Kecamatan Langkaplancar | Kabupaten Pangandaran | Kode Pos : 46391 | Email : bungurraya1212@gmail.com

Perekaman E-KTP Oleh DISDUKCAPIL di Kantor Desa Bungur Raya

Untuk mencapai target terekamnya seluruh warga di Kabupaten Pangandaran Kec. Langkaplancar Khususnya di Desa Bungur Raya, DISDUKCAPIL melakukan Jemput Bola perekaman dan pembuatan E-KTP , KK dll.

Pengukuran Jalan Pemukiman yang akan dilakukan Pengecoran

Pengukuran volume jalan yang akan dilakukan Pengecoran Oleh Pemerintah Desa Bungur Raya, Lokasi di Dusun Sukasirna.

Kegiatan KKL Survei dan Permintaan Data

KKL Survei dan Permintaan Data dari Universitas Islam Bandung di Desa Bungur Raya

Rabu, 28 Agustus 2019

Desa Wajib Memiliki Website


bungurrayadesa.id - Setiap Desa Wajib Memiliki Sebuah website/jaringan informasi, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut kutipan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mewajibkan Setiap Desa, memiliki Jaringan Informasi/Website: 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
 
BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 
Bagian Ketiga
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Pasal 86
 
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
           Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun).
            Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.