Kantor Kepala Desa Bungur Raya

Berlokasi di Jl.Raya Bunugur No. 80 Desa Bungur Raya | Kecamatan Langkaplancar | Kabupaten Pangandaran | Kode Pos : 46391 | Email : bungurraya1212@gmail.com

Perekaman E-KTP Oleh DISDUKCAPIL di Kantor Desa Bungur Raya

Untuk mencapai target terekamnya seluruh warga di Kabupaten Pangandaran Kec. Langkaplancar Khususnya di Desa Bungur Raya, DISDUKCAPIL melakukan Jemput Bola perekaman dan pembuatan E-KTP , KK dll.

Pengukuran Jalan Pemukiman yang akan dilakukan Pengecoran

Pengukuran volume jalan yang akan dilakukan Pengecoran Oleh Pemerintah Desa Bungur Raya, Lokasi di Dusun Sukasirna.

Kegiatan KKL Survei dan Permintaan Data

KKL Survei dan Permintaan Data dari Universitas Islam Bandung di Desa Bungur Raya

Selasa, 20 April 2021

SOSIALISASI PENDATAAN SDGs DESA TAHUN 2021


 

Pada hari ini Rabu, 21 April 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Bungur Raya, Pemerintah Desa dengan BPD mengadakan Sosialisasi Pendataan SDGs Kepada seluruh unsur RT dan RW dengan menghadirkan Pendamping Desa sebagai Narasumbernya. Kegiatan ini dilaksanakan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat dengan pemeriksaan suhu tubuh dan mengunakan masker serta jaga jarak. 

Apa itu SDG's ?.

 Sustainable Development Goals atau yang disingkat (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, hal ini guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Latarbelakang Desa mengadakaan sosialisasi ini adalah sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 oktober 2019 yaitu:

  1. Dana Desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah.
  2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pambangunan desa yang lebih terfokus.

 berikut adalah dasar hukum tentang SDGs Desa:


Kontribusi Percepatan SDGs  Desa Terhadap Pencapaian Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

ASPEK KEWILAYAHAN

  • 91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa (Kemendagri, 2019)
  • 11 Tujuan pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa
  • Aksi menuju tercapainya 12 SDGs Desa (7-18) berkontribusi 91% pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 1-6)


 

Selasa, 21 Juli 2020

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Oleh TIM dari Kecamatan Langkaplancar


(MONEV Kecamatan Langkaplancar ke Desa Bungur Raya)
 
MONEV adalah singkatan dari Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh kecamatan kepada Desa untuk melihat seberapa besar pencapaian dari penggunaan anggaran yang desa miliki, baik itu dalam kegiatan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat serta beberapa program sektoral yang masuk ke Desa. TIM MONEV Kecamatan terdiri dari : 1.Pa Supratman (SEKMAT), 2. Pa Haedi (Kasubag Keuangan), 3. Pa Sori S (Staf Pungsional Umum), , 4. Pa Dimas (OP Program).
Sealin itu juga tujuan dari MONEV kali  ini adalah sebagai bahan kecamatan untuk pengumpulan data yang nantinya diperlukan untuk KKN IPDN di wilayah kecamatan Langkaplancar kabupaten Pangandaran.

Rabu, 28 Agustus 2019

Desa Wajib Memiliki Website


bungurrayadesa.id - Setiap Desa Wajib Memiliki Sebuah website/jaringan informasi, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut kutipan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mewajibkan Setiap Desa, memiliki Jaringan Informasi/Website: 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
 
BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 
Bagian Ketiga
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Pasal 86
 
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
           Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun).
            Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.

Rabu, 19 Juni 2019

Monitoring dan Evaluasi DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I dan II tahun anggaran 2019

Bungur Raya, 19 Juni 2019, Tim Monev Kecamatan Langkaplancar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan di desa untuk melihat secara langsung bukti dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bungur Raya Kecamatan Langkaplancar, kegiatan monitoring ini rutin dilaksanakan tiap semester kegiatan pembangunan, hal ini sesuai dengan amanat  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Sesuai ketentuan pasal 31 Ayat (1), (2), (3), dan (4) peraturan bupati pangandaran nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2019. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui  perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.  Monev dilaksanakan tanggal  19 Juni 2019,  terbagi menjadi 3 tim yaitu tim I diketuai oleh Kasi Ekbang dan dua staf kecamatan sebagai anggota, tim II diketuai oleh Sekertaris Camat, Kasi PMD dan koordinaror Pendamping Desa sebagai anggota, Tim III diketuai oleh Plt. Kasi PemTrantibum, dan kasubag keuangan beserta staf keuangan sebagai anggota nya.
(Pengecoran jl. Pemukiman RT. 01 Dsn.Bungur sumber: DD )

Kamis, 14 Februari 2019

Peta Desa Bungur Raya